• https://www.langdonparkatwestcovina.com/
  • Mbokslot
  • https://data.pramukajabar.or.id/
  • http://103.206.170.246:8080/visi/
  • https://siakad.stkippgri-bkl.ac.id/
  • https://lms.rentas.co.id/
  • https://siakad.stkippgri-bkl.ac.id/pengumuman
  • https://yahooo.co.com/
  • https://pmb.stkippgri-bkl.ac.id/info-prodi
  • https://sptjm.lldikti4.id/banner/
  • mbokslot
  • https://solarcity.vn/mua/
  • https://ppm-rekrutmen.com/antam/
  • https://sptjm.lldikti4.id/storage/
  • https://www.langdonparkatwestcovina.com/floorplans
  • https://silancar.pekalongankota.go.id/newsilancar/
  • https://app.mywork.com.au/login
  • https://dms.smhg.co.id/assets/js/hitam-link/
  • https://aeress.org/noticias/
  • https://rsupsoeradji.id/
  • slotplus777
  • https://ibs.rshs.or.id/operasi.php
  • https://tpfx.co.id/jurnal/
  • Mbokslot
  • http://103.81.246.107:35200/templates/itax/-/mbok/
  • https://alpsmedical.com/alps/
  • https://pastiwin777.cfd/
  • https://elibrary.rac.gov.kh/
  • https://heylink.me/Mbokslot.com/
  • https://sman2situbondo.sch.id/
  • https://www.capitainestudy.fr/quest-ce-que-le-mba/
  • polri – Mediapasti.com

    Tag: polri

    • OPM Nyatakan Perang Terbuka, Ancam Tembak Orang Jawa dan Pejabat di Papua

      OPM Nyatakan Perang Terbuka, Ancam Tembak Orang Jawa dan Pejabat di Papua

      Mediapasti.com – Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui sayap militer Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap Sinak mengeluarkan pernyataan provokatif yang mengejutkan. Mereka secara terbuka menyatakan perang terhadap pemerintah Indonesia dan mengancam akan menembak mati seluruh orang Jawa dan pihak yang dianggap sekutu Jakarta jika tidak segera meninggalkan tanah Papua.

      Ultimatum itu disampaikan pada 9 Juni 2025 melalui saluran komunikasi yang biasa digunakan kelompok separatis tersebut. Dalam pernyataannya, Kodap Sinak menyebutkan target ancaman mereka mencakup anggota DPR, kepala daerah, pejabat pemerintah, serta warga sipil asal Jawa yang berada di wilayah Papua.

      Ancaman ini muncul setelah kelompok OPM-TPNPB mengalami kerugian besar dan banyaknya anggota mereka yang tewas dalam sejumlah kontak senjata dengan aparat keamanan dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi tersebut memicu eskalasi retorika kekerasan dari kelompok tersebut.

      Pernyataan itu langsung memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pejabat yang bertugas di Papua. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari TNI, Polri, atau pemerintah pusat terkait respons atas ancaman terbuka ini.

      Pemerintah diperkirakan akan segera mengambil langkah pengamanan dan diplomatik untuk mencegah jatuhnya korban sipil dan memastikan stabilitas di wilayah tersebut.

    • Sindikat Narkoba Internasional Rekrut WNI: Iming-Iming Uang hingga Ancaman Hukuman Mati

      Sindikat Narkoba Internasional Rekrut WNI: Iming-Iming Uang hingga Ancaman Hukuman Mati

      Mediapasti.com – Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Inspektur Jenderal Krishna Murti, mengungkapkan bahwa sindikat narkoba internasional aktif menjalankan jaringan perekrutan di dalam negeri, khususnya di kota-kota besar dan daerah rawan kriminalitas.

      Strategi ini dilakukan guna mengamankan jalur distribusi narkoba lintas negara melalui perantara yang dianggap mudah dikendalikan.

      “Ada jaringan perekrutan di Indonesia sendiri, terutama di kota besar dan daerah rawan,” ujar Krishna saat dihubungi Tempo pada Senin, 2 Juni 2025.

      Menurut Krishna, WNI dipilih sindikat karena dianggap memiliki profil yang tidak mencurigakan, relatif patuh, dan mudah dirayu dengan janji-janji pekerjaan dan uang besar.

      Faktor ekonomi yang membelit sebagian masyarakat Indonesia membuat tawaran ini sulit ditolak.

      Iming-Iming Uang Besar untuk Menjadi Kurir Narkoba

      Sindikat narkoba memberikan imbalan yang sangat menggiurkan, mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 100 juta untuk setiap kali pengiriman narkoba yang berhasil, tergantung negara tujuan dan tingkat risiko operasi.

      Jumlah tersebut jauh di atas pendapatan rata-rata masyarakat di daerah rawan ekonomi.

      Namun, menurut Krishna, banyak dari WNI yang menerima tawaran itu karena situasi ekonomi mereka yang sangat mendesak.

      Mereka tidak memiliki pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup atau membantu keluarga.

      Selain tekanan ekonomi, latar belakang pendidikan juga menjadi faktor utama mengapa banyak WNI mudah terjebak menjadi kurir atau pengedar narkoba.

      Banyak dari mereka yang memiliki pengetahuan minim soal dampak hukum dan risiko yang bisa mengancam kebebasan dan masa depan mereka.

      Krishna menekankan bahwa sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat harus diperkuat untuk mengurangi kasus WNI terlibat sindikat narkoba.

      Selain perekrutan langsung, sindikat narkoba juga menggunakan modus penipuan untuk menjadikan WNI kurir narkoba.

      Salah satu modus yang paling sering ditemukan adalah penitipan barang dengan dalih barang tersebut adalah dokumen penting, obat keluarga, atau barang berharga lainnya, padahal sesungguhnya berisi narkoba.

      “Dibohongi bahwa barang tersebut adalah dokumen penting atau obat keluarga,” jelas Krishna.

      Modus ini kerap mengecoh korban yang tidak sadar sedang membawa barang terlarang lintas negara.

      Kasus Besar Penyelundupan Dua Ton Sabu di Kepulauan Riau

      Baru-baru ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap jaringan penyelundupan sabu seberat dua ton di perairan Kepulauan Riau.

      Kepala BNN, Komisaris Jenderal Marthinus Hukom, menduga mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Dewi Astutik menjadi salah satu sosok utama dalam jaringan narkoba kelas kakap di Asia Tenggara.

      Dewi Astutik pernah bekerja di Taiwan pada tahun 2011 dan saat ini diduga beroperasi di wilayah Golden Triangle, kawasan perbatasan Thailand, Myanmar, dan Laos yang dikenal sebagai pusat produksi dan peredaran narkoba di Asia Tenggara.

      “Sangat mungkin orang-orang yang tertangkap di Addis Ababa, Ethiopia, sebelumnya adalah bagian dari sindikatnya,” kata Marthinus dalam konferensi pers di Batam, 28 Mei 2025.

      Dewi juga diduga memiliki koneksi dengan sindikat narkoba asal Afrika, yang menunjukkan jaringan narkoba ini bersifat lintas benua dan sangat kompleks.

      Data Kementerian Luar Negeri: 157 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri

      Data terbaru dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengungkapkan bahwa kasus narkotika merupakan penyebab utama WNI menghadapi ancaman hukuman berat di luar negeri.

      Per Januari 2025, sebanyak 157 WNI terancam hukuman mati akibat keterlibatan dalam peredaran narkoba.

      Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, menyampaikan bahwa sebagian besar WNI yang terancam hukuman ini berada di Malaysia, negara yang terkenal memiliki hukum sangat ketat terhadap narkoba.

      “Mayoritas ada di Malaysia karena kasus peredaran narkotika,” ujar Judha pada 28 Januari 2025.

      Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan perlindungan terhadap WNI, khususnya para pekerja migran yang rentan menjadi korban perekrutan sindikat narkoba.

      Selain penguatan kerjasama internasional, edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan modus operandi sindikat menjadi fokus utama.

      Beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain:

      • Penguatan penegakan hukum bagi para pelaku sindikat narkoba dan jaringan pengedarnya.
      • Kampanye edukasi hukum bagi calon pekerja migran dan masyarakat umum.
      • Peningkatan pengawasan di titik-titik rawan seperti pelabuhan, bandara, dan terminal.
      • Kolaborasi dengan negara tujuan untuk memutus rantai sindikat narkoba lintas negara.

    • Polri Pastikan Ijazah Jokowi Asli, Tak Ada Unsur Kriminal

      Polri Pastikan Ijazah Jokowi Asli, Tak Ada Unsur Kriminal

      Mediapasti.com – Bareskrim Polri menegaskan bahwa dokumen ijazah Presiden Joko Widodo dinyatakan asli dan sah, berdasarkan hasil penyelidikan mendalam dan uji forensik dokumen. Pernyataan ini disampaikan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (22/5).

      Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan menindaklanjuti laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mengenai dugaan pemalsuan ijazah S1 milik Presiden Jokowi.

      “Kami telah memeriksa 39 saksi, termasuk pihak UGM, dosen, alumni, pihak SMA, serta satu orang teradu, yakni Joko Widodo. Hasil laboratorium forensik menyatakan bahwa dokumen ijazah tersebut adalah asli dan sah,” tegas Djuhandhani.

      Tidak Ada Unsur Pidana

      Laporan yang masuk sebelumnya menuduh adanya pelanggaran terhadap Pasal 263, 264, dan 266 KUHP serta Pasal 68 UU Sistem Pendidikan Nasional. Namun, Polri menyatakan tidak ditemukan unsur tindak pidana dalam kasus ini.

      Dalam penyelidikan yang melibatkan 13 lokasi—termasuk SMA Negeri 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada—penyidik menemukan berbagai dokumen pendukung seperti STTB, formulir pendaftaran, Kartu Hasil Studi, surat praktik kerja, hingga ijazah asli.

      “Ijazah S1 dengan nomor 1120 telah diuji secara forensik dan terbukti identik dengan dokumen pembanding. Bahkan skripsinya masih ada dan sesuai dengan metode pengetikan tahun 1985,” jelas Djuhandhani.

      Status Laporan dan Legalitas Pelapor

      Polri juga mengungkap bahwa TPUA tidak terdaftar sebagai badan hukum resmi di Kementerian Hukum dan HAM, menimbulkan pertanyaan soal legalitas pelaporan mereka.

      Meski hasil penyelidikan menyatakan tidak ada pelanggaran, kasus ini belum dinaikkan ke tahap penyidikan karena tidak cukup dasar hukum. Djuhandhani menambahkan, jika terbukti ada laporan yang sengaja menyesatkan atau berniat buruk, langkah hukum terhadap pelapor bisa dipertimbangkan.

      “Kami tetap fokus menuntaskan penyelidikan. Untuk pertanggungjawaban hukum pelapor, itu bisa ditempuh jika memenuhi unsur pidana. Tapi sejauh ini, belum mengarah ke sana,” pungkasnya.